TVRINews, Pontianak
Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, resmi dilantik sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Provinsi Kalimantan Barat. Pelantikan dilakukan oleh Ketua Umum DPN HKTI yang juga Wakil Menteri Pertanian RI, Sudaryono, di Halaman GOR Sultan Syarif Abdurrahman (SSA), Pontianak, Minggu (28/6/2026).
Pelantikan tersebut dirangkaikan dengan kegiatan Jalan Sehat dan Gelar Pangan Murah yang diikuti ribuan masyarakat. Pelepasan peserta jalan sehat dilakukan langsung oleh Ria Norsan didampingi Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat Harisson, Ketua TP PKK Provinsi Kalbar Erlina Norsan, serta jajaran kepala perangkat daerah.
Dalam sambutannya, Ria Norsan menegaskan komitmennya menjadikan HKTI sebagai mitra strategis pemerintah dalam memperjuangkan kepentingan petani sekaligus memperkuat ketahanan pangan di Kalimantan Barat.
“Mari kita bersama-sama mewujudkan ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan para petani di Kalimantan Barat,” ujarnya.
Menurut Norsan, amanah memimpin DPD HKTI Kalbar merupakan tanggung jawab besar yang harus dijalankan dengan integritas, dedikasi, dan semangat pengabdian. Ia menilai HKTI harus mampu memperkuat kelembagaan petani, mendorong inovasi di sektor pertanian, serta menghadirkan solusi yang berdampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat tani.
“Ini adalah tanggung jawab moral kita bersama untuk menghadirkan perubahan nyata, demi tanah yang lebih subur dan senyum petani yang semakin sejahtera di seluruh pelosok Kalimantan Barat,” katanya.
Ia juga menilai kegiatan Jalan Sehat dan Gelar Pangan Murah menjadi bukti bahwa HKTI hadir di tengah masyarakat dan memberikan manfaat secara langsung.
Sementara itu, Ketua Umum DPN HKTI sekaligus Wakil Menteri Pertanian RI, Sudaryono, mengatakan pemerintah terus memperkuat kemandirian pangan nasional melalui peningkatan produksi dalam negeri sesuai arahan Presiden.
Menurutnya, Indonesia telah menghentikan impor beras, jagung, dan gula sejak 2025, serta akan terus mengurangi ketergantungan terhadap impor berbagai komoditas pangan.
Sudaryono juga menegaskan pentingnya menjaga kesejahteraan petani, termasuk meminta seluruh pabrik kelapa sawit membeli Tandan Buah Segar (TBS) sesuai harga yang telah ditetapkan pemerintah.
“Harga CPO sedang tinggi, sehingga TBS tidak boleh dibeli di bawah harga yang telah ditetapkan. Di era Presiden Prabowo, petani harus semakin sejahtera,” tegasnya.
Pelantikan DPD HKTI Kalimantan Barat diharapkan menjadi momentum memperkuat kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat tani dalam membangun sektor pertanian yang maju, mandiri, berkelanjutan, serta mampu meningkatkan kesejahteraan petani sebagai pilar utama ketahanan pangan daerah.
